Jakarta – Kinerja Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, baru-baru ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan, terutama aktivis pemuda. Koordinator Paguyuban Sunda Muda (PSM), Agus Syafrudin, mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kementerian ini, hingga mempertimbangkan reshuffle jabatan menteri yang memimpin sektor vital pariwisata.
Insiden Memalukan di DPR
Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap insiden yang mencoreng nama Kementerian Pariwisata dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 1 April 2026. Dalam rapat tersebut, data anggaran yang disampaikan oleh kementerian ternyata tidak konsisten, yang memicu kemarahan para legislator.
Kegagalan Manajerial dan Data yang Tidak Akurat
Agus Syafrudin menilai bahwa ketidakmampuan Menteri Widiyanti dalam menjelaskan alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp5,7 miliar menunjukkan adanya kelemahan manajerial yang signifikan di dalam kementerian. Hal ini menjadi indikator jelas mengenai kurangnya penguasaan substansi dari pemimpin kementerian tersebut.
“Sangat memprihatinkan saat seorang menteri terlihat kebingungan saat menjelaskan angka di hadapan wakil rakyat. Pengelolaan keuangan negara bukan perkara asal-asalan, melainkan harus memiliki kepastian. Jika data dasar saja kacau, bagaimana kita bisa optimis sektor pariwisata kita akan berkembang?” ungkap Agus dalam keterangannya pada 13 April 2026.
Menurutnya, situasi canggung ketika jajaran biro perencanaan kementerian tidak dapat memberikan dukungan atas data yang dipimpin menunjukkan adanya masalah serius dalam koordinasi internal. Ini bisa membuka celah untuk potensi penyalahgunaan anggaran atau setidaknya mencerminkan kurangnya keseriusan dalam tata kelola pemerintahan yang seharusnya transparan dan bertanggung jawab.
Kehilangan Kepercayaan Publik
Potongan video rapat yang memperlihatkan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, mempertanyakan Menteri Widiyanti kini menjadi viral di media sosial. Agus menilai fenomena ini sebagai indikasi bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap kompetensi menteri tersebut.
“Masyarakat tidak memerlukan sosok menteri yang sekadar menjalankan tugas seremonial. Rakyat memerlukan menteri yang benar-benar memahami substansi dan dapat diandalkan. Video yang viral saat RDP dengan DPR RI itu adalah gambaran nyata kegagalan koordinasi di dalam Kementerian Pariwisata,” tegas Agus.
Desakan untuk Reshuffle
PSM menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Membiarkan posisi menteri diisi oleh individu yang tidak memiliki kesiapan baik secara administratif maupun substantif hanya akan membebani kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Poin-Poin Kritik terhadap Kinerja Kementerian Pariwisata
Berikut adalah beberapa poin kritik yang disampaikan PSM terkait kinerja Kementerian Pariwisata:
- Ketidaksiapan Data: Laporan anggaran yang tidak diverifikasi mencerminkan lemahnya pengawasan internal.
- Komunikasi Lemah: Jawaban yang tidak tegas dalam forum resmi mencederai marwah kementerian.
- Urgensi Akuntabilitas: Ketidakjelasan selisih anggaran berisiko menimbulkan kesalahpahaman dalam pengawasan dana publik.
- Kurangnya Koordinasi: Keterbatasan dalam kolaborasi tim internal menunjukkan adanya disfungsi dalam manajemen.
- Pentingnya Transparansi: Pengelolaan yang tidak transparan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Kami mendesak Presiden untuk mengambil langkah tegas. Jangan sampai sektor pariwisata kita terpuruk hanya karena dipimpin oleh sosok yang tidak memahami lapangan. Reshuffle adalah tindakan yang logis untuk mencegah kerusakan yang lebih luas di sektor ini,” pungkas Agus Syafrudin.
