Kritik Taufik Tumbelaka: Komunikasi Politik Pejabat ESDM Sulut Dinilai Kurang Etis
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, komunikasi politik pejabat ESDM Sulut menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Taufik Manuel Tumbelaka, seorang pengamat politik yang berpengalaman di Sulawesi Utara, mengungkapkan kritiknya terhadap komunikasi politik yang dijalankan oleh beberapa pejabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurutnya, pendekatan yang diambil oleh oknum pejabat tersebut tidak mencerminkan etika dan tata krama yang seharusnya menjadi pedoman dalam birokrasi.
Ketidakcocokan Momentum dalam Komunikasi Politik
Tumbelaka mengemukakan pandangannya dalam sebuah catatan yang diterima media pada Kamis (26/3/2026). Ia menyoroti maraknya pernyataan dari pejabat ESDM di berbagai media massa yang berkaitan dengan isu pertambangan rakyat. Meskipun berusaha merespons pandangan masyarakat adalah bagian dari tugas birokrat, pilihan waktu yang diambil sangat tidak tepat, mengingat saat itu bersamaan dengan perayaan dua Hari Raya Keagamaan.
Menurut Tumbelaka, saat-saat seperti ini seharusnya menjadi waktu untuk fokus pada perayaan dan khidmat, bukan justru mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memicu kontroversi. Ia mempertanyakan norma etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam situasi seperti ini.
Standar Etika yang Dipertanyakan
Tumbelaka menekankan bahwa tindakan pejabat Dinas ESDM Sulut saat ini patut dipertanyakan dari segi standar etik dan kesantunan. Dalam pandangannya, perilaku para birokrat harus semakin peka terhadap lingkungan sosial dan situasi yang ada, terutama bagi mereka yang menduduki jabatan strategis di Pemerintah Provinsi Sulut.
Pentingnya Pemahaman Etika bagi Birokrat
Lebih lanjut, alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menekankan bahwa para pejabat perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai etika komunikasi. Hal ini sangat penting, terutama bagi mereka yang diberikan amanah untuk memimpin di lingkungan pemerintahan. Tumbelaka menyoroti bahwa seharusnya komunikasi politik tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga harus memperhatikan cara dan waktu yang tepat dalam menyampaikannya.
Kelemahan dalam Perencanaan Kinerja
Tumbelaka juga menunjuk pada lemahnya perencanaan kinerja sebagai faktor penyebab dari komunikasi yang kurang etis ini. Ia mencatat bahwa tindakan yang diambil oleh pejabat ESDM terkesan reaktif, dengan prinsip “Tiba Saat, Tiba Akal” yang tidak mencerminkan perencanaan yang matang.
- Perencanaan komunikasi yang jelas dan terstruktur
- Pemilihan waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi
- Penguatan sosialisasi yang berkesinambungan
- Integrasi dengan agenda penting pemerintahan
- Pengembangan soft skill bagi pejabat
Harapan untuk Perbaikan dalam Birokrasi
Insiden ini, menurut Tumbelaka, menambah daftar panjang tantangan bagi Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Victor dalam memperbaiki kondisi birokrasi di Sulut. Ia berharap agar perhatian lebih diberikan pada peningkatan keterampilan komunikasi dan pemahaman etika di kalangan pejabat. Hal ini penting agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.
Memberi Nyawa dalam Setiap Langkah
Tumbelaka menutup pandangannya dengan menekankan pentingnya bagi para pejabat dan birokrat Pemprov Sulut untuk “memberi nyawa” dalam setiap langkah yang diambil. Artinya, setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus memiliki makna dan tujuan yang jelas, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya di sekitarnya.
Dalam era yang semakin kompleks ini, pemahaman yang mendalam mengenai komunikasi politik dan etika menjadi keharusan bagi para pejabat. Hanya dengan cara ini, diharapkan komunikasi politik pejabat ESDM Sulut dapat dilakukan dengan lebih etis, profesional, dan bertanggung jawab.
